BANJIR JAKARTA

 BANJIR JAKARTA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tahun 2010. Beberapa di antaranya, DPRD menyoroti belum maksimalnya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam hal penanganan banjir.

"Masalah banjir masih merupakan isu yang belum terselesaikan di Jakarta sampai dengan saat ini. Upaya mengatasi banjir melalui normalisasi 13 sungai, waduk/situ, tanggul laut, pompa, dan perbaikan saluran sepenuhnya belum terlaksana sesuai harapan," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI dari PPP, Lulung Lunggana, saat membacakan hasil rekomendasi DPRD, Jumat (29/4/2011) di Gedung DPRD, Jakarta.

Dia juga mencontohkan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) belum berfungsi maksimal karena selokan dan tali-tali air ke arah BKT belum tergarap sesuai harapan. "Terkait program pengendalian banjir tahun 2010 ada program yang tidak terlaksana, yakni Waduk Halim dan Pompa Folder Koja," ungkap Lulung.

Waduk Halim tidak terlaksana lantaran belum ada perjanjian kerja sama dengan TNI AU. Sementara pompa folder Koja tidak terlaksana karena belum ada perjanjian dengan PT Pelindo.

"Ke depan, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak TNI AU dan Pelindo," tuturnya.

Masalah genangan air juga masih saja muncul saat turun hujan. Dari 106 titik genangan yang ada, baru dapat diselesaikan sebanyak 33 titik pada tahun 2010 dan masih tersisa 73 titik genangan lagi.

"Dewan mengharapkan agar sisa genangan yang ada dapat dituntaskan pada tahun 2011," kata Lulung.

Hal lain yang menjadi semakin menghambat penyelesaian program pengendalian banjir dan genangan adalah rendahnya daya serap Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hanya mencapai 41,45 persen dari anggaran yang tersedia. Pada tahun 2010, anggaran penanggulangan banjir mencapai Rp 1,34 triliun.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/29/1544302/DPRD.Penanganan.Banjir.Belum.Maksimal?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=